Anak Banyumas' Blog

Jangan tanyakan apa yang bisa kita dapat,tapi tanyakan apa yang bisa kita beri

Hanya Iseng Semata

with 5 comments

Wow..akhir-akhir ini acara berita di tivi sibuk membahas masalah penggodokan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Pagi tadi juga dibahas hal ini pada acara Atas Nama Rakyat yang ditayangkan di TVone. Sejujurnya saya orang yang gak tau sejarah dan ilmu hukum, jadi kalo mau mengkritisi secara ilmiah, ya ngawur itu namanya, tapi saya cuma nulis apa yang saya pikirkan sebagai orang awam.

Tadi pada acara tersebut, Mendagri sangat kekeh kalo pemerintah menginginkan gubernur Yogyakarta diangkat dengan pemilihan bukan penetapan yang selama ini berlaku. Tapi kita tau sendiri kan kalau kecaman banyak dari datang dari warga Ngayogyakarta Hadiningrat, sejarawan dan beberapa fraksi di DPR.

Dan muncul tadi pernyataan bahwa sebenarnya masalah ini pernah dibahas DPR periode sebelumnya dan hampir selesai, tapi periode baru ini malah pemerintah mengajukan “masalah” yang sama dan dibahas lagi tanpa melihat pembahasan yang sebelumnya. Trus yang dulu buat apa dong??hihi, aneh juga..

Ada lagi yang saya sedikit nyengir ndengernya, bahwa pemilihan tetep diajukan pemerintah, dan Mendagri memberikan contoh kondisi kalau nanti calonnya cuma satu yaitu Sultan, yauda Sultan yang jadi. Waduh, lha ya uda jelas walaupun nantinya ada pemilihan gubernur, masa iya abdi Ngayogyakarta Hadiningrat gak bakal milih Sultannya. Jadi buat apa juga sebenarnya ada pemilihan, namanya juga istimewa. Malahan kalo ada pemilihan, bisa jadi ladang tu buat nilep duit rakyat oleh beberapa oknum to??(hihihi, suudzon bgt!!)

Ni artikel ngawur dan tanpa dasar, cuma iseng-iseng nulis aja(jadi jangan dianggap serius ya..walaupun masalahnya serius,hahaha). Masing-masing orang pasti punya pendapat dan bebas berpendapat.

Written by susiloadysaputro

14 Desember 2010 pada 3:13 AM

Ditulis dalam opini

Tagged with , , ,

5 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Nggak apa2, iseng tapi mengingatkan narablog yang membaca bahwa ada masalah Yogya saat ini.

    Saya 100% mendukung keinginan Yogya agar gubernur n wakilnya ditetapkan langsung tanpa pemilu! Di situlah istimewanya Yogya. Pak Mendagri itu gak mengerti sejarah Yogya artinya.😡
    Sudahlah, apa sih salahnya menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono beserta keturunannya menjadi gubernur, dan Pakualam serta keturunannya menjadi wakil gubernur?👿
    Jangan pakai alasan ‘demi demokrasi’. Apalah arti demokrasi kalo rakyat Yogya sendiri nggak mau pemilu. Katanya demokrasi itu mengikuti keinginan rakyat…. ya tho?
    Lagipula, kalo nanti pemilihan secara pilkada, artinya musti bikin KPU dong. Rawan terjadi KKN di sana. Belum lagi butuh biaya untuk pemilu. Nambahin beban KPU pusat aja, artinya beban APBN juga.😦 Bodoh sekali…. saya rasa gak mungkin petinggi negara ini gak berpikir sampe sini…

    Kasihan banget Pak Beye, di Yogya kemarin, ada spanduk bertuliskan “SBY=Sumber Bencana Yogyakarta”. Keterlaluan juga menurut saya, terlalu berlebihan. Semoga aja Pak Beye gak tersinggung.😆

    Asop

    14 Desember 2010 at 5:55 PM

  2. Kan dulu Kesultanan Jogja gabung sama RI dimana RI negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Bisa aja Jogja memisahkan diri lho.

    Bisa aja Jogja bilang gini : “Ah, demokrasi sekarang sudah nggak sesuai sama tujuannya, saya mau lepas dari NKRI ah”

    jangan – jangan Jogja bisa semaju Singapore kalo dah lepas…😀

    dismas not dimas

    16 Desember 2010 at 4:37 PM

  3. Sebenarnya pemerintah itu mempermasalahkan apa yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan… Memangnya seberapa besar sih efek DIY kalo makai sistem penetapan..?
    Toh selama ini DIY damai2 saja dengan pemerintah…
    Rakyat DIY sudah bulat mendukung penetapan, Fraksi di DPRD DIY jg sdh mndukung penetapan, kecuali Fraksi Demokrat.., dan sudah barang tentu rakyat DIY akan lebih membela sultan daripada presiden ketika ada konflik dan masalah…

    nugroho E'09

    24 Desember 2010 at 9:18 PM

  4. yg jelas, dengan era pilkada langsung seperti ini, potensi pemborosan uang negara semakin besar. dan tentu saja, resiko kebocorannya (KORUPSI) semakin besar pula. kalo sy pribadi setuju dgn pndapat agar gubernur tdk dgn pilkada, tpi lgsg dtunjuk oleh pemerintah pusat.

    Yoga Prakoso

    17 Januari 2011 at 6:49 AM

  5. semata=hanya, cuma

    aidarabbani

    10 Februari 2011 at 5:22 PM


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: